Banyak Terima Protes Soal Kebijakan PKL, Ridwan Kamil: Tak Akan Berubah!

Bandung - Meski mendapat banyak protes dari PKL dan sebagian warga, namun Pemerintah Kota Bandung tetap tak akan mundur soal kebijakan dan sanksi denda yang diterapkan.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditanya masih banyaknya PKL yang memprotes kebijakan tersebut.

"Pemkot tetap piihannya (relokasi) ke BIP, Balubur Gedebage dan Pamoyanan. Dicoba dulu, di mana-mana yang namanya usaha, ada proses dulu. Kami tidak akan berubah," ujar Emil sapaan akrabnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (6/2/2014).

Emil mengatakan, tidak semua PKL di zona merah itu merupakan pedagang yang benar-benar kaki lima. Menurutnya, ada pedagang mapan yang memanfaatkan kawasan tersebut untuk semakin memperluas area jualan mereka.

"Seperti di Kepatihan misalnya, saya pernah mergokin yang punya toko jualan di situ. Saat ditanya cuma cengar cengir saja. Fenomena PKL ini benar-benar harus dibedah. Mana yang benar-benar PKL mana yang bukan," ucapnya.

Salah satu upaya Pemkot untuk 'menyaring' PKL ini yakni melalui program Kartu PKL yang mulai disosialisasikan beberapa waktu lalu. Kartu yang diberikan kepada PKL khusus warga Bandung ini akan mendata sejumlah pedagang yang benar-benar masih berada di taraf PKL.

"Nanti kita tahu mana yang benar-benar PKL informal. Mana yang pura-pura PKL," pungkasnya.

Per 2 Februari lalu, Pemkot Bandung memberlakukan denda Rp 1 juta bagi warga yang membeli dari PKL di zona terlarang. Tak lama lagi, selain dirazia, PKL yang berada di zona terlarang juga akan dikenai denda Rp 1 juta.

(avi/ern)