Sejumlah Pakar Menilai Program Cawalkot tidak Realistis

Sejumlah Pakar Menilai Program Cawalkot tidak Realistis

Avitia Nurmatari - detikNews
Selasa, 18 Jun 2013 16:41 WIB
Sejumlah Pakar Menilai Program Cawalkot tidak Realistis
Bandung - Sejumlah pakar menilai seluruh kandidat yang bertarung dalam Pilwalkot Bandung 2013 tidak memahami persoalan terjadi di masyarakat. Program ditawarkan dianggap sebagian besar tak realistis dan cenderung hanya mencari simpati warga.

Pendapat pakar tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion bertema 'Mengukur Rasionalitas Program Kerja Cawalkot Bandung, Realistis vs Utopis' yang digelar SESFOR di Food Opera, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (18/6/2013).

Pakar yang hadir yakni Yuhka Sundaya (Indonesia Strategic), Dadan Ramdan (Direktur Walhi Jabar), Taufik Rachman (mantan Kepala Bappeda Kota Bandung), Agus Sofyan Kahfi (dosen Psikologi Unpad), dan Prima Mulyasari Agustina (dosen Komunikasi Unisba).

Agus melihat program yang ditawarkan delapan pasang kandidat tidak realistis. Alasannya karena tak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti fisiologis biologis, rasa aman, diakui dicintai, dan dihargai.

"Sulit mengukur realis dan utopis. Program realistis itu selama bisa memenuhi kebutuhan atau memudahkannya tidak akan ada kesenjangan atau mempersempit kesenjangan antara kebutuhan dan program," tutur Agus.

Taufik Rachman punya pandangan tersendiri. Menurut dia, kandidat harus membaca kembali aturan perundang-undangan, terutama masalah perencanaan anggaran.

"Saya lihat program yang ditawarkan cukup seragam. Padahal ada koridor yang perlu diperhatikan. Jangan mentang-mentang isunya lagi ramai diperbincangkan. Lalu ada janji taman RW, padahal sudah ada. Seharusnya ada yang memprioritaskan urusan lain seperti pariwisata," ungkap Taufik.

Suara lainnya diungkapkan Dadan Ramdan. Ia berkomitmen berada di luar lingkaran kekuasaan untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan.

"Saya rasa para calon belum memberikan pendidikan politik bagi warga. Soal mengukur rasional atau tidak, itu perlu diuji. Sekarang ini kandidat lebih suka menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tidak ada yang menyoroti lingkungan. Harusnya mereka merespons bencana ekologis," tegas Dadan.

(bbp/bbp)


Berita Terkait