.webp)
Dua pasangan calon walikota dan wakil walikota dari jalur independen mendaftar ke KPU Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Kamis (14/3/2013). Mereka datang bersama puluhan pendukungnya.
Pasangan independen yang hadir awal yakni Wahyudin-Tonny Apriliani (Wany) sekitar pukul 11.15 WIB. Wahyudin merupakan mantan Kasgartap II Bandung dan Tonny mantan Ketua PSSI Pengprov Jabar. Kedatangan pasangan tersebut diterima Ketua KPU Kota Bandung Apipudin serta sejumlah Komisioner KPU Kota Bandung.
Wahyudi-Tonny optimistis lolos dalam Pilwalkot 2013 karena mengklaim memperoleh dukungan dari masyarakat. Sudah disiapkan pula sisa 70 ribu dukungan guna menambal kekurangan suara pendukung yang segera diserahkan ke KPU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi selama ini dikenal sebagai El Presidente of Bikers Brotherhood MC. Rizal mengaku pegawai negeri sipil (PNS) Banten yang bertugas di Jakarta.
"Tujuan kami maju ialah mencerdaskan masyarakat Bandung dalam berpolitik. Ya, misalnya mengajak golput untuk peduli berpolitik. Jadi ada bentuk penyadaran agar golput ini ikut berpartisipasi Pilwalkot. Memang kami punya keterbatasan, tetapi kami memiliki semangat," kata Budi.
Kemeriahan menyambut Budi-Rizal usai mendaftar. Pendukungnya mendatangkan kesenian Kuda Renggong di halaman kantor KPU. Pasangan tersebut masing-masing didaulat menaiki kuda. Mereka secara tertib balik kanan keluar gedung KPU Kota Bandung.
Hingga hari ini sudah ada tiga pasangan independen medaftar. Pada Senin (11/3/2013) lalu, Wawan Dewanta-HM Sayogo, pasangan independen yang pertaman melakukan pendaftaran. Rencananya, Jumat (15/3/2013), pasangan independen Bambang Setiadi-Alex Tahsin Ibrahim siap mendaftar.
Ketua Pokja Pencalonan KPU Kota Bandung Evie Aridne Shinta Dewi mengatakan dari tiga pasangan independen yang sudah mendaftar itu pihaknya mencermati beberapa hal.
"Hampir semua pasangan independen yang mendaftar belum menyerahkan visi dan misi. Visi misi itu 'kan kontrak politik dengan warga Bandung. Nah, visi misi itu nantinya menjadi dokumen negara," ucap Evie.
Selain itu, kelengkapan administrasi pasangan independen tersebut belum terpenuhi. Misalnya, kata Evie, semua calon independen belum melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pada 17 hingga 24 Maret kami meminta kekurangan syarat itu dilengkapi. Setelah itu, kami akan melakukan verifikasi faktual," tutup Evie.
(bbp/ern)
