"Bansos-bansos dan hibah kayak begitu harus disetop, keberhasilannya (penggunaannya - red) sulit dikontrol," kata Teten, Selasa (5/2/2013).
Selama ini, dana bansos dan hibah di APBD Jabar dialokasikan sangat banyak, bahkan bisa mencapai Rp 1,4 triliun. "Tapi alokasi kredit cinta rakyat cuma sekitar Rp 200 miliar setahun. Bansos (diberikan) untuk ormas, ini-itu. Pemerintah (Pemprov Jabar - red) enggak mikirin rakyat," cetusnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu penyebabnya adalah minimnya anggaran untuk mendorong perkembangan ekonomi di pedesaan. Misalnya pada sektor pertanian, ia menyoroti anggaran yang dialokasikan Pemprov Jabar sekitar Rp 194 miliar. "Itu hanya 1 persen dari (APBD Jabar) 2013. Dan itu sekitar Rp 84 miliarnya habis hanya untuk gaji, sisanya untuk program," ujar Teten.
Dengan anggaran seperti itu, ia pesimis sektor pertanian akan berkembang. "Pertanian enggak akan meningkat, mengalami kemunduran," jelasnya.
Disinggung alokasi ideal dari APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan, Teten menyebut sekitar 30 persen. Anggaran itu nantinya dipakai untuk pengembangan ekonomi, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung perekonomian pedesaan.
Sedangkan di perkotaan, Pemprov Jabar nantinya hanya memberi stimulus atau kemudahan untuk dunia usaha agar perekonimian di kota tetap tumbuh. Caranya pemprov harus memperkuat kerjasama dengan pihak swasta atau koperasi untuk pengembangan perekonomian di perkotaan.
(/)










































