"Nantinya di depan Pendopo atau rumah dinas walikota dan depan Masjid Agung bebas PKL. Untuk sementara pedagang di Masjid Agung (Masjid Raya Jabar) akan dipindahkan di kawasan Dalem Kaum. Untuk PKL di Jalan Merdeka, minggu depan saya akan datang ke lokasi," jelas Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda usai rapat kedua Satuan Gabungan Khusus (Satgasus) PKL yang digelar di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (15/1/2013).
Menurutnya menata PKL tak bisa dilakukan sekaligus, karena ini menyangkut kehidupan ekonomi pedagang. "Untuk menata PKL itu enggak mungkin sekaligus. Karena ini menyangkut kehidupan ekonomi. Misalnya satu pedangang itu menghidupi empat orang. Maka itu, kita hati-hati. Tapi perlu dilakukan betahap dan berkelanjutan dalam penataan PKL," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisinya pengap dan kurang oksigen. Lokasi di bawah itu nantinya mengakibatkan kurangnya pembeli," ucap Kabid Tata Bangunan Distarcip Kota Bandung Sumpena EM di tempat yang sama.
Distarcip tentunya bakal mencari solusi soal desain panataan yang tidak mengganggu lalu lintas.
Koordinator PKL di Kepatihan, Dalem Kaum, Alun-alun, Merdeka dan Dayang Sumbi, mengaku siap mengikuti arahan Pemkot Bandung. Mereka bersedia ditata, tetapi minta diberi lokasi layak.
"Jumlah PKL di Jalan Merdeka itu ada 70 pedagang. Kami siap ditata, asalkan nantinya pedagang diberi area kosong sekitar kawasan Merdeka," jelas Koordinator PKL Jalan Merdeka, Linda Sugiarto.
Koordinator PKL Kepatihan Taufik mengungkapkan senada. Ia dan rekan-rekan pedagang lainnya bersedia ditata, namun nantinya ingin ditempatkan berjualan di kawasan Alun-alun Bandung. "Misalnya di tanah kosong yang lokasinya di belakang Pendopo," ucap Taufik.
(bbp/ern)










































