Dewan akan Panggil 3 Kepala Dinas yang Programnya Banyak Dikritik

Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung akan memanggil tiga kepala dinas untuk dievaluasi. Ketiga SKPD tersebut adalah Kepala BPLHD, Distamkam, dan Dishub. Mereka akan dimintai keterangan soal program setahun ke belakang.

"Hal itu perlu dilakukan, karena kebijakan-kebijakan ketiga SKPD itu banyak menuai kritik. Secara tiba-tiba ada bangunan hotel baru di mana-mana, apartemen dan mal. Sejauh ini datanya belum kami terima," ujar Anggota Komisi C Agus Gunawan saat ditemui di pendopo, Kamis (6/12/2012).

Menurut Agus, sebagai pemberi izin, pemkot belum pernah memaparkan aspek pertimbangan lingkungan. "Maka dari itu kita perlu memanggil Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) untuk memaparkan pertimbangan dampak lingkungan," terang Agus.

Selama ini pihaknya juga belum pernah diberitahu berapa jumlah gedung yang diizinkan di Bandung.

Selain itu, kendaraan proyek yang melewati ruas jalan di Kota Bandung, turut juga menjadi perhatian dewan. Karena disinyalir, beberapa ruas jalan rusak akibat hilir mudik kendaraan proyek.

"Selain itu, kita juga memperhatikan sumber air yang. Memang ada izinnya tetapi setiap pembangunan melapor punya satu titik sumber air, tapi kenyataannya bisa empat sampai lima titik," kata dia.

Oleh karena itu untuk pengeboran sumur air artesis oleh pengembang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) juga akan dievaluasi komisi A dan B.

Soal evaluasi terhadap Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, yang akan disoroti yakni perizinan reklame dan perawatan taman.

"Reklame itu sebagian izinnya ada di Distamkam, jumlahnya makin banyak dan semerawut. Kita juga akan evaluasi juga perawatan taman, kebanyakan kondisinya kumuh dan tidak terawat," tandas Agus.

Sebetulnya Dewan telah merencanakan pemanggilan Kepala Dinas Perhubungan, terkait lambatnya penanganan situasi perhubungan saat ini. Agus menyatakan, kesibukan anggota DPRD saat ini yakni sedang fokus membahas APBD. "Dishub sebetulnya yang paling utama, karena kesibukan kami belum bertemu. Masalah yang krusial adalah realisasi anggaran pengadaan gembok," katanya. Agus menilai rencana Dishub untuk memasang gembok pada motor yang parkir di sembarang tempat belum ada dampak positif.

"Pokoknya setelah 20 Desember, pengetukan anggaran tahun depan sudah final, kita akan evaluasi tiga SKPD ini. Sampai sejauh ini realisasi programnya kurang terasa," pungkasnya.

(avi/ern)