"Dari 33 provinsi di Indonesia, kita memang terlambat membentuk Badan Penyuluh Pertanian," kata anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (26/11/2012).
Selama ini, para penyuluh pertanian memang ada di Jabar. Jumlahnya mencapai 1.000 orang. Namun selama ini mereka tidak punya induk karena belum ada BPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan perda ini kita juga mengingatkan para penyuluh agar konsentrasi pada penyuluhan (untuk petani), bukan bisnis obat atau urea," jelas Deden.
Ia menambahkan, selama ini para penyuluh pertanian di Jabar mendapat tunjangan Rp 500 ribu per bulan. Ke depan, pendapatan mereka akan ditambah. "Tahun depan kita usahakan mereka dapat Rp 800 ribu per bulan," tandas Deden.
(orb/ern)










































