Dasar penolakan dilatarbekalangi rencana pencopotan Ruddy dari jabatannya dinilai tidak sesuai aturan. Sebab Ruddy dipilih DPC PDIP se-Jabar lewat proses demokrasi yakni melalui konferda. Namun tiba-tiba berhembus kabar Ruddy akan dipindah ke posisi lain di tubuh partai.
"Kalau masalah berhenti itu biasa, lima tahun sekali juga diganti. Tapi ini masalah mekanisme," ucap perwakilan DPC PDIP, Ade Sugianto, dalam konferensi pers di Kantor PDIP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Rabu (5/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaan saya, apa yang terjadi (dengan PDIP Jabar)? Kalau toh salah, salah apa, tolong dikasih peringatan," cetus Ade yang juga menjabat wakil bupati Tasikmalaya.
"Alangkah aneh kalau ada sesuatu di Jabar, kami tidak tahu, tahu-tahu ada berita (di media massa)," ucapnya.
DPC PDIP se-Jabar pun mempertanyakan hal itu ke DPP yang disampaikan melalui DPD PDIP lebih dulu. Selain itu, DPC mendukung penuh Ruddy hingga akhir masa jabatannya sebagai ketua DPD PDIP Jabar.
"Tolong Pak Ruddy jaga amanah (mengemban posisi ketua) hingga masa jabatan selesai. Menangkan PDIP untuk berbuat bagi rakyat," tuturnya.
"Dan apapun yang dilakukan, kalau itu di luar aturan, di luar mekanisme, akan kami lawan," tegas Ade.
Dalam waktu dekat, sikap DPC akan disampaikan melalui surat resmi ke DPD. Surat itu nantinya akan disampaikan DPD ke DPP untuk memperlihatkan sikap DPC se-Jabar menyikapi rencana pencopotan Ruddy Harsa.
Sementara itu, aksi tanda tangan darah yang rencananya akan dilakukan kemarin urung dilakukan. Usai perwakilan DPC PDIP se-Jabar melakukan pertemuan dengan pengurus PDIP Jabar, mereka membubarkan diri.
(orb/avi)










































