Gubernur Jabar Berharap Tak Ada Lagi Tenaga Honorer

Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan ke depan sebaiknya tidak ada lagi tenaga kerja honorer di lingkungan Pemprov Jabar maupun di 26 pemerintah kabupaten dan kota.

"Enaknya ke depan itu tidak ada lagi tenaga honorer," ujar Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (27/8/2012).

Alasannya, ketika banyak tenaga kerja honorer dan ada lowongan CPNS, maka merekalah yang didahulukan menjadi CPNS. Sementara tenaga honorer kualitasnya belum tentu memadai untuk ditempatkan di dinas atau posisi tertentu.

"Kalau honorer itu kan sering dipaksakan (jadi PNS). Mereka masuk, setelah 5 tahun bekerja, kualifikasinya tidak jelas, kemudian minta di-PNS-kan," ucap Heryawan.

Jika hal itu terjadi, dikhawatirkan pekerjaan tenaga honorer yang jadi PNS tidak maksimal. Apalagi pekerjaan PNS adalah melayani masyarakat.

Menurutnya jika tidak ada tenaga honorer, maka Pemprov Jabar akan punya PNS yang kualitasnya jelas. Sebab mereka yang masuk melalui berbagai proses dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan bersaing satu sama lain.

Mereka yang terbaik setelah melewati berbagai tes yang kemudian jadi PNS. "Kalau seluruhnya atas dasar prestasi, tes, kan fair, tidak ada masalah. Misalnya dibuka lowongan CPNS untuk 150 orang, semua pendaftar bersaing di situ. Maka akan terpilih PNS yang terbaik," tutur Heryawan.

Namun untuk kebijakan soal tenaga kerja honorer dan penerimaan CPNS ia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Sementara untuk 2012, Pemprov Jabar tidak membuka lowongan CPNS kecuali untuk tenaga medis dan guru. "Sekarang kan masih moratorium (penghentian penerimaan CPNS). Mudah-mudahan kalau 2013 moratorium sudah dicabut, kita akan terima kembali CPNS," tandas Heryawan.

(orb/ern)