Usut Keberadaan Aset, Pemprov Diminta Jalan Bareng Kejati

Bandung - Untuk mengusut keberadaan aset, Pemprov Jabar disarankan bekerjasama dengan Kejati Jabar. Itu merupakan salah satu rekomendasi DPRD Jabar terhadap Pemprov Jabar terkait Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

"Kami minta Kejati membuat MoU dengan Gubernur dan DPRD Jabar untuk mengurus aset yang dikuasai pihak luar," ujar Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (19/7/2012).

Saat ini, pemprov terus melakukan penataan, pendataan dan penyelamatan aset. Untuk itu, pihaknya berharap Kejati dan Gubernur bisa bekerjasama agar pengusutan dan pengembalian aset lebih efektif.

Pekan lalu, DPRD pun sudah mengirim surat ke Gubernur Jabar untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Kejati Jabar terkait permasalahan aset yang sudah pernah dijajaki sebelumnya.

Diharapkan nantinya lewat kerja sama tersebut Kejati akan membentuk tim khusus untuk mengusut aset, termasuk yang dikuasai pihak di luar Pemprov Jabar. "Tim ini akan mendata dan menggunakan jalur hukum untuk mendatanya," jelas Irfan yang berasal dari Partai Demokrat.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku selama ini terus berusaha menyelesaikan masalah aset. Hasilnya, Pemprov Jabar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pemeriksaan APBD Tahun Anggaran 2011. Itu membuktikan penyelesaian aset oleh pemprov berjalan baik.

Sejak 2009, ia menyebut pemprov sudah melakukan identifikasi aset milik pemprov. "Identifikasi aset sudah selesai seluruhnya, makanya bisa WTP," cetusnya.

Disinggung soal tim yang di antaranya terdapat Kejati, Heryawan menyatakan bisa saja. Dan kemungkinan, tahun ini tim tersebut bisa dibentuk. Sementara soal anggaran, Heryawan mengatakan tidak ada masalah jika harus membentuk tim.

(orb/ern)