Keempat daerah itu di antaranya tak perlu mengeluarkan biaya untuk perjalanan kotak suara berikut surat suaranya dari tingkat kabupaten atau kota dan pemutakhiran data pemilih. Sebab biaya itu ditanggung dari dana yang dikeluarkan Pemprov Jabar.
"Untuk empat kabupaten dan kota itu ada penghematan karena pemilukadanya digabung, penghematannya sekitar Rp 48 miliar," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (17/7/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia pun memberi sedikit gambaran soal penghematan yang dimaksud. "Misalnya KBB butuh anggaran Rp 30 miliar, karena pemilukada digabung, dapat bantuan dari Pemprov Jabar Rp 19 miliar. Jadi yang harus dikeluarkan untuk pilgab oleh KBB hanya Rp 11 miliar," jelasnya.
Dana yang disediakan pemda yang daerahnya mengikuti pilgab jelas jauh lebih sedikit. Sebab mereka tinggal menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilukada masing-masing.
Sementara secara keseluruhan, Pemprov Jabar mengucurkan Rp 759 miliar untuk pelaksanaan pilgab. Dana dipakai untuk berbagai keperluan. Dalam waktu dekat, dana itu akan segera dicairkan. Sebab mulai 24 Juli KPU Jabar akan mulai bekerja untuk rekrutmen petugas PPK dan PPS.
Yayat menambahkan, jika ternyata KBB dipastikan tak ikut pilgab, maka anggaran yang disediakan Pemprov Jabar tidak akan berkurang. KBB justru akan rugi jika tidak ikut pilgab.
Sebab jika Pemilukada KBB diundur dan tidak berbarengan dengan pilgab, maka segala keperluan pemilukada akan ditanggung pemdanya tanpa bantuan anggaran dari Pemprov Jabar.
"Kalau Pemilukada KBB diundur pelaksanaannya, pemprov tidak punya kewajiban untuk membantu," tutur Yayat.
(orb/ern)











































