Minimarket Menjamur, Diskoperindag Berencana Ajukan Moratorium

Bandung - Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bandung berencana ajukan moratorium kepada Walikota Bandung Dada Rosada. Langkah tersebut karena makin hari keberadaan minimarket terus menjamur, padahal pihaknya belum mengeluarkan izin lagi.

Hal tersebut disampaikan Kadiskoperindag Kota Bandung Ema Sumarna kepada wartawan, Jumat (13/7/2012). "Sejak akhir 2011, kami hanya mengeluarkan izin minimarket di Bandung sebanyak 513 unit," ucap Ema.

Ia mengaku sejak saat itu hingga kini belum pernah mengeluarkan izin berdirinya minimarket. "Mengenai moratorium, kami akan ajukan kepada Pak Walikota," jelasnya.

Di lapangan sering dijumpai lebih dari satu bangunan minimarket di satu kawasan. Soal itu, Ema menerangkan belum memberlakukan pembatasan. Pihaknya saat ini hanya membatasi dengan cara zonasi antara keberadaan minimarket dengan pasar tradisional.

"Memang banyaknya minimarket di satu kawasan itu membuat jenuh masyarakat. Maka itu perlu adanya pembatasan. Ke depan, mungkin akan dibatasi ideal jumlahnya berapa dalam satu kawasan," tuturnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu merespons positif moratorium minimarket. "Jika sudah over kapasitas, dan terbukti merugikan pasar tradisional, saya setuju moratorium. Penguatan pasar tradisional harus dilakukan," ucap Haru.

Menurut Haru, perlu dibuat analisa soal kebutuhan minimarket, serta pemetaan lokasi yang boleh dan dilarang. Ia mengingatkan, jika Pemkot Bandung sudah menetapkan moratorium, jangan sampai terjadi lagi pelanggaran.

"Harus serius dan konsisten," paparnya.

(bbn/ern)