Waspadai Modus Korupsi Calon Incumbent Jelang Pilkada

Bandung -

Jelang pemilukada, baik Pilgub Jabar 2013 maupun Pilwalkot Bandung 2014 harus diwaspadai adanya praktik korupsi yang akan dilakukan oleh para calon, khususnya incumbent.

Dalam riset yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) salah satu modus yang dilakukan oleh calon incumbent misalnya dengan menggunakan dana APBD untuk kampanye atau pemenangan.

Hal itu diungkapkan Wakil Direktur Bidang Pekerja ICW, Sely Martini dalam acara Diskusi Terbuka 'Dana Hibah: Korupsi dan Politik' di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (9/7/2012).

"Definisi korupsi di antaranya penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi yaitu bagaimana memanfaatkan otoritasnya sebagai pengguna anggaran untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk pemenangannya saat pilkada," ujar Sely.

Penggunaan dana publik untuk kampanye disebutkan Sely biasa dilakukan oleh para calon incumbent atau orang yang juga memeliki kewenangan dalam hal penggunaan anggaran yang akan mencalonkan diri. Salahsatu modus yang dilakukan, yaitu me-mark down pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi modal dana pemenangan.

"Curigai juga di dalam APBD ada dana kampanye terselubung. Misalnya di DKI, ada dana taktis mempopulerkan kembali calon incumbent. Misalnya dengan desain diri calon yang lebih besar. Kunjungan ke daerah," jelasnya.

Untuk mencegah hal tersebut, menurut Sely, para calon seharusnya secara transparan membuka sumber dana kampanye. "Dari siapa saja (pendukungnya-red), berapa. Itu harus terbuka," tutur Sely.

Modus politik uang pun harus diwaspadai, karena pembagian uang tidak lagi dilakukan pada hari-H pemilihan namun bisa saja jauh hari sebelum proses pemilihan berlangsung. "Misalnya pembagian sembako. Itu juga sebetulnya bisa jadi bagian politik uang," katanya.

Selain itu, harus dilihat adanya pemberian izin-izin terkait potensi daerah tersebut. "Misalnya pada daerah pertambangan atau perkebunan, maka akan ada banyak konsesi. Kalau di Bandung misalnya, lihat industri strategisnya, bisa saja banyak izin pembangunan mal, hotel atau developer jelang pilkada. Itu adalah indikasi-indikasi dari political corruption," jelas Sely.

Masyarakat pun dapat mengawasi para calon incumbent dalam 2 tahun sebelum pilkada dengan melihat berbagai kegiatan yang dilakukan.

(tya/ern)