Dewan Harusnya Jadi Wasit PPDB Bukan Malah Bikin Katabelece

Bandung - Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menemukan surat sakti atau katabelece dari para pejabat Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar serta anggota DPRD Kota Bandung dan DPRD Jabar dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu disayangkan apalagi anggota dewan yang seharusnya menjadi wasit dalam proses PPDB ini.

"Jika diibaratkan pertandingan, harusnya DPRD jadi wasit saat proses PPDB," kata Koordinator KPKB Iwan Hermawan saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (4/7/2012).

Namun yang terjadi, para anggota dewan justru mengeluarkan surat sakti atau katabelece sebagai rekomendasi agar calon siswa diterima di sekolah negeri tingkat SMP dan SMA.

"Dan yang direkomendasikan pejabat sama anggota dewan ini enggak jelas dasarnya apa, apakah siswa miskin atau bukan. Mereka dititipkan ke sekolah lewat jalur odong-odong," cetus Iwan.

Harusnya, para pejabat, khususnya anggota dewan, jadi pihak yang mengawasi jalannya proses PPDB. Mereka, sambung Iwan, harusnya menjadi pengawas agar tidak ada kecurangan atau pelanggaran saat proses PPDB.

(orb/ern)