"Kalau perlu pemprov buat sendiri stikernya. Pemprov bisa membuat (kebijakan) itu," kata Wagub Jabar Dede Yusuf saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kamis (7/6/2012).
Ia berharap, stiker itu akan dibuat dalam waktu dekat dan ditempel di semua kendaraan dinas Pemprov Jabar. Stiker itu berisi pemberitahuan bahwa kendaraan dinas yang memakai stiker tidak memakai BBM bersubsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disinggung jika kendaraan dinas tetap ada yang memakai BBM bersubsidi, Dede menyebut ada sanksinya. "Sudah pasti kena (sanksi) oleh BPK karena ini sudah aturan pemerintah. Nanti yang kena OPD, secara gelondongan," jelas Dede.
Soal pengawasan, ia mengaku sulit melakukannya. Karena menurutnya tidak mungkin menempatkan PNS untuk mengawas di pom bensin agar kendaraan dinas tidak memakai BBM bersubsidi.
"Sekarang dipakai saja dulu stikernya dan kita imbau dulu rasa malu untuk kendaraan dinas tidak beli itu (BBM bersubsidi - red). Kedua, perjalanan dinas ini juga harus kita batasi karena juga banyak yang tidak melakukan perjalanan (dinas) tapi (kendaraannya) dipakai keluarga, dipakai buat macam-mcam, ini kan harus dibatasi juga," papar Dede.
(orb/ern)











































