"Tidak ada yang memberitahukan," cetusnya saat ditemui di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Senin (4/6/2012).
Meski begitu, Heryawan menyebut audiensi tidak harus dihadiri gubernur. "Semua audiensi ke Pemprov Jabar kan tidak harus gubernur yang menemui. Ada staf gubernur, ada DPRD di Komisi E, ada Disdik, Kabiro Humas Protokol dan Umum, bisa siapa saja," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada aspirasi ya kita tampung aspirasi tersebut," kata Heryawan.
Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Forum Guru Independen Indonesia (FGII) meminta Pemprov Jabar mengambilalih pengelolaan guru. Sebab pengelolaan guru oleh pemerintah daerah tidak berjalan baik. Misalnya tunjangan profesi guru yang hingga kini belum dinikmati mereka.
"Saya tentu akan mengoordinasikan. Tentu aturan main yang berlaku hari ini leading sector pendidikan, termasuk leading sector pengelolaan dan pengaturan guru ada di (pemerintah) kabupaten dan kota," jelas Heryawan.
Ia mengaku akan menyampaikan keinginan massa ke pemerintah pusat. Hal itu agar ada solusi terbaik bagi semua pihak.
(orb/ern)










































