Dari LKPj tersebut, Pansus LKPj memberikan beberapa kesimpulan. Pasus menilai masih banyak masalah di antaranya penataan dan pengelolaan barang milik daerah.
Selain itu ada berbagai masalah lain yang disoroti mulai dari proses pembebasan lahan atau kegiatan pembangunan, optimalisasi dana bergulir untuk permodalam UMM. Penanganan berbagai masalah pendidikan, kesehatan, sosial dan perekonomian juga tak luput dari sorotan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara dalam rekomendasinya, Pansus meminta rekomendasi terhadap LKPj tahun anggaran 2010 yang belum direalisasikan segera dilaksanakan, termasuk rekomendasi untuk LKPj tahun anggaran 2011.
"Perlu perhatian serius dalam penataan dan pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat memperoleh opini wajat tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan BPK RI," jelasnya.
Rekomendasi selanjutnya, sambung Awing, kinerja dan sinergitas koordinasi antara Pemprov Jabar dengan pemkab atau pemkot dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ditingkatkan. Perhatian Pemprov Jabar untuk peningkatan perekonomian rakyat terutama dari sektor primer perlu diprioritaskan, termasuk daya dukung anggaran.
"Perlu konsistensi antara implementasi RTRW maupun RDTR dengan proses pembangunan yang terus berlangsung, serta memperkuat penegakan hukum," terang Awing.
Sementara dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan perlu dievaluasi dan direncanakan kembali. Program kegiatan yang lebih memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta lebih memiliki daya ungkit terhadap pencapaian IPM di seluruh wilayah Jabar perlu dilengkapi data akses yang akurat.
Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara mengatakan, memang ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari LKPj yang disampaikan. "Kita minta 30 hari outcome-nya apa sih setelah (pemberian rekomendasi) ini. Ini kan bentuk laporan keterangan, kita memberi solusinya," papar Irfan.
Sementara meski mendapat banyak catatan dan rekomendasi, Pansus tetap mengapresiasi segala hal positif yang dilakukan Heryawan dan jajaran Pemprov Jabar.
Beberapa hal positif itu ialah meningkatnya kinerja BPPT, meningkatnya indeks daya beli masyarakat dari tahun sebelumnya, PAD yang melebihi target, hingga terealisasinya program Jabar Caang yang mencapai 100 persen.
Pansus juga mengapresiasi khusus sejumlah penghargaan yang diterima Gubernur maupun Pemprov Jabar pada 2011. Beberapa penghargaan itu yakni kepala daerah terbaik dalam pengembangan kewirausahaan nasional, penghargaan Ganeca Praja Manggala Bhakti Adiutama dari ITB, gelar doktor honoris causa dari Youngsan University, serta berbagai penghargaan lainnya.
(orb/bbp)










































