ADVERTISEMENT

JPU Sebut Kerugian Negara dalam Kasus Bansos Rp 66,5 M

- detikNews
Rabu, 02 Mei 2012 18:23 WIB
Bandung - Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dana bansos Pemkot Bandung tahun anggaran 2009-2010 mencapai angka Rp 66,5 miliar.

Hal itu diungkap dalam sidang perdana kasus bansos Kota Bandung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LRE Martadinata, Rabu (2/5/2012).

Dalam uraian dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum disebutkan bahwa pada APBD 2009 dialokasikan anggaran belanja bantuan sosial pada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp 56,8 miliar. Di mana pada APBD Perubahan, menjadi Rp 77,9 miliar.

Sementara pada tahun 2010, dana yang dialokasikan sebesar Rp 53,3 miliar dan bertambah pada APBD Perubahan, menjadi Rp 80,2 miliar.

Seperti dijelaskan dalam berita sebelumnya, Rochman, Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung yang bertanggungjawab pada Sekda Bandung Edi Siswadi dan mendapat arahan dari Walikota Bandung terkait dana bansos.

Atas dasar permintaan Walikota Bandung Dada Rosada tersebut, Rochman kemudian menerbitkan atau menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial (bansos) atas nama pegawai Pemkot. Pegawai Pemkot Bandung yang dituliskan yaitu ajudan Walikota, Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna.

Adapun, SPP belanja bansos tahun 2009-2010 yang ditandatangani Rochman, diperuntukan untuk orang-orang yang telah ditunjuk oleh Dada Rosada maupun Edi Siswadi.

Total yang dicairkan pada 2009 yaitu Rp 25,6 miliar melalui penunjukkan 6 PNS. Sementara pada tahun 2010 ada 16 PNS, pelaksana bagian TU Setda Kota Bandung. Total pencairan untuk tahun 2010 yaitu 40,8 miliar. Jumlah tersebut yang dianggap pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai.

Atas keputusan Walikota, Sekda Edi Siswadi kemudian menerbitkan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM LS) dan memerintahkan Havid Kurnia selaku kuasa bendahara umum daerah untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan pada para pegawai di lingkungan Pemkot Bandung.

"Padahal para pegawai tersebut bukanlah kelompok masyarakat yang berhak menerima belanja bansos," ujar JPU.

Kemudian para PNS tersebut selanjutnya membuat surat kuasa pada Firman Himawan untuk mencairkan uang dari kas daerah yang lalu diserahkan Firman pada Rochman.

"Bahwa belanja bansos sebesar Rp 40,8 miliar yang seharusnya diberikan pada kelompok masyarakat, akan tetapi atas permintaan lisan atau tertulis atau disposisi Walikota Bandung dan Sekda Bandung Edi Siswadi pada Rochman, terdakwa Rochman pun menyerahkan dana bansos kepada Walikota Bandung Dada Rosada, Sekda Bandung Edi Siswadi, Asisten Administrasi Umum Tjutju Nurdin, Ajudan Walikota Yanos Septadi, dan Mara Suhendra, Kepala Dinas Keuangan Dadang Supriatna, Kepala Bagian TU Setda Uus Ruslan, Hendra, Firman Himawan dan Erri," tutur JPU.

Perbuatan tersebut dinilai melanggar sejumlah aturan, di antaranya pasal 3 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 11 Peraturan Walikota Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan kepaka Organisasi Sosial dan Ormas di Bandung.

"Sehingga, perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Havid Kurnia, Ahmad Mulyana, Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin dan Herry Nurhayat tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 66,5 miliar," papar JPU.

(tya/ern)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT