"Kalau dilihat jumlahnya, hanya sepersepuluh dari jumlah wilayah kita (26 kabupaten/kota - red)," ujar Dede kepada wartawan usai menghadiri rapat pleno Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (23/4/2012).
Namun ia ogah menyebut daerah mana saja yang terbilang rawan konflik keagamaan. "Mapping tidak bisa saya buka, nanti malah (terkesan) tendensius," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus perbaiki sistem komunikasi dan koordinasi ini," cetusnya. Sebab, sambung Dede, FKUB punya peran penting sebagai mitra pemerintah. Beberapa fungsinya yakni melakukan koordinasi, menyerap aspirasi hingga memberi rekomendasi ke tingkat Jabar.
Ia pun mengimbau para kepala daerah di Jabar untuk menggelar dialog soal isu-isu di daerahnya. Tujuannya demi menyelesaikan berbagai permasalahan, baik di internal FKUB maupun konflik agama yang ada.
"Nanti muncul (berbagai) rekomendasi (dari dialog itu). Dengan begitu gubernur bisa bertindak atas rekomendasi tersebut," tandas Dede.
(orb/ern)










































