Dirjen Pemasyarakatan: Jangan Diskreditkan Lapas

Bandung -

Banyaknya pemberitaan miring khususnya peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (Lapas) membuat lembaga ini jadi sorotan publik. Meski mengakui masih ada narapidana atau petugas terlibat penyalahgunaan narkoba di lapas, namun Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM meminta agar masyarakat tidak menilai sama bahwa petugas lapas seluruhnya 'nakal'.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Direktorat Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Sihabudin saat memberikan sambutannya dalam Apel Siaga Petugas Pemasyarakatan di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Selasa (10/4/2012).

"Saat ini (lembaga) pemasyarakatan sedang dalam sorotan terkait pemberitaan di media massa yang seolah-olah menempatkan pemasyarakatan pada sudut sempit. Kita berada pada situasi yang disudutkan dan dipersalahkan," ujar Sihabudin.

Dirinya menyadari penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan lapas atau rutan masih menjadi masalah cukup berat yang harus dihadapi. Ia pun mengakui, saat ini masih ada narapidana dan petugas yang menjadi bagian dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut.

"Penyalahgunaan atau peredaran narkoba yang ada di lapas atau rutan merupakan fakta," katanya.

Namun menurutnya, tidak adil jika lapas atau rutan selalu dianggap sebagai tempat paling aman untuk penyalahgunaan narkoba. Bahkan petugas lapas dan rutan dianggap menjadi pelindung atas terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Padahal menurutnya, dari 31 ribu petugas pemasyarakatan tak seluruhnya melakukan tindakan kotor.

"Inilah yang yang selalu dipublikasikan ke masyarakat, seakan 31 ribu petugas melindungi penyalahgunaan narkoba. Ini sungguh tidak adil dan melukasi perasaan seluruh petugas. Ini adalah upaya untuk mendiskreditkan pemasyarakatan," tutur Sihabudin.

Dalam apel tersebut, Sihabudin yang menjadi Pembina Apel pun menyatakan apel ini bertujuan kembali menguatkan komitmen dan integritas moral petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas.

Apel ini sendiri diikuti sekitar 624 petugas pemsyarakatan di jajaran kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Jawa Barat. Hadir pula Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jabar Nasir Almi, Kapolda Jabar Irjen Pol Putut Eko Bayuseno, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Singgih Budi Prakoso, dan seluruh Kalapas dan Karutan di Jabar.

(tya/bbp)