.webp)
Hal tersebut disampaikan Ika saat Workshop Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Bagi Jurnalis di Hotel Grand Serella Bandung, Rabu (4/4/2012). Kegiatan ini menghadirkan pembicara yakni Direktur e-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ikak G Patriatomo, Konsultan LKPP Invanos Tertiana, General Manajer Enterprise PT Telekomunikasi Indonesia Divre III Muhammad Subhan Iswahyudidan.
"Kami meminta masyarakat untuk memantau dan turut meyukseskan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ika, Pemprov Jabar sejak 2008 menggunakan aplikasi SPSE dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Namun, transparansi informasi tersebut belum dimanfaatkan publik untuk ikut mengawasi proses pengadaan barang dan jasa
"SPSE yang berbasis web ini menjadikan informasinya sangat mudah diakses publik," tutup Ika
Sekda Jawa Barat Lex Laksamana mengatakan Pemprov Jabar berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Pemprov Jabar pun, kata Lex, sudah menerapkan SPSE dengan sistem komputer laporan keuangan daerah.
Lebih lanjut Lex menuturkan, Pemprov Jabar menerapkan sistem manajemen mutu International Standardisation for Organization (ISO) di setiap Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD)
"Berbagai program yang mengarah pada pelaksanaan agenda reformasi birokrasi telah kami lakukan diantaranya implementasi pelayanan terpadu satu pintu. Pada awal pelaksanaan kita hanya melayani 51 jenis layanan masyarakat dan bertambah menjadi 83 jenis dan akan terus bertambah," sebut Lex dalam sambutannya.
(bbp/bbp)
