P2TP2A Jabar Usulkan Pelaku Trafficking Dimiskinkan

Bandung - Efek jera bagi pelaku pelaku perdagangan manusia harus tegas agar tak mengulangi perbuatannya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar mengusulkan para pelaku trafficking dimiskinkan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani Heryawan via rilis yang diterima detikbandung, Rabu (4/4/2012).

"Trafficking bukan hanya ketakutan di Jawa Barat, mantan Sekjen PBB Koffi Anan bahkan menyebutnya sebagai 'modern form of slavery'," jelas Netty.

Netty menyampaikan pernyataan itu saat Training Assistance to Witness and/or Victims of Trafficking in Person Recovery, Return, and Re-integration yang di dukung oleh United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) di Hotel Papandayan Bandung, Selasa 3 April 2012.

Menurut Netty, kasus trafficking merupakan kejahatan dengan komiditi tak kunjung tuntas. Selain itu, trafficking berdampak luar biasa yang menyebabkan ketahanan keluarga menjadi berantakan. Lantaran kindisi seprti itu akibat kebanyakan korban ialah perempuan. Data kasus trafficking berdasarkan Bareskrim Mabes Polri pada 2005-2009, Jawa Barat menempati peringkat pertama dengan 794 kasus, disusul Kalimantan Barat dengan 711 kasus.

"Adanya pergeseran nilai dan budaya menyebabkan kota besar sekarang menjadi tempat 'penghasil' human trafficking," terangnya.

Menurut kajian P2TP2A Jabar, penyebab maraknya kasus perdagangan manusia itu antara lain dipicu persolan kemiskinan, pergeseran nilai budaya, pendidikan rendah, kerentanan, ketidakberdayaan, bisnis buruh imigran illegal yang menggiurkan, dan mafia perdagangan orang.

Maka itu, lanjut Netty, perlunya sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat pengetahuan tentang perdagangan manusia yang meliputi proses, cara, dan eksploitasi. "Untuk mengenyahkan kejahatan ini, kita harus melakukan konsolidasi dan tindakan. Baik itu melalui kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan. Tak kalah penting adalah aspek perlindungan dari berbagai elemen serta menguatkan kembali tali koordinasi antar instansi yang berkepentingan,” tutup Netty.

(bbp/bbp)