"Kami meminta pemerintah atau DPRD untuk turun dan menyatakan sikap bersama kami untuk tolak kenaikan BBM," ujar Ketua Umum PC PMII Kota Bandung Royani kepada wartawan.
Massa berdemo di pintu samping kiri Gedung DPRD Kota Bandung. Pintu pagar di tutup dan dijaga ketat sekitar 20 polisi dan belasan anggota Satpol PP Kota Bandung. Massa yang mayoritas kaum pria ini membawa bendera organisasi berlogo PMII berwarna orange dan kuning. Mereka terus menyerukan penolakan kenaikan BBM yang dijadwalkan diberlakukan mulai 1 April 2012.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa di antara mereka juga membawa poster yang bertuliskan, 'Presiden Buta Penderitaan Rakyat' dan 'BBM Naik, Pemerintah Untung Rakyat Buntung'. Dalam aksinya ini, mereka juga meminta pemerintah dan DPRD Kota Bandung untuk menandatangani tuntutan mereka yang berisi:
1. Mendesak Pemerintah Kota dan Daerah untuk berperan aktif mendukung penolakan kenaikan BBM. Dengan bukti tanda tangan press release.
2. Cabut UU Migas NO 21-22 tahun 2001, pasal 6 ayat 24.
3. Nasionalisasi aset-aset negara.
4. Amandemen UU Ketenagakerjaan.
6. Pemerintah meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.
"Adanya kabar yang menyebut jika kepala daerah menolak kenaikan bbm maka akan dilengserkan. Kalau Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung takut, itu sama dengan banci," ujar salah satu orator.
Disela-sela orasi, Ketua Banggar DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Qomar turun mendatangi massa. Tak lama Tomtom pun kembali ke ruangan Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung.
(avi/bbn)