"BBM bersubsidi 93 persen digunakan untuk kendaraan pribadi. Hanya tujuh persen pengguna BBM bersubsidi untuk kendaraan umum," kata Heryawan usai mengikuti Rakor Pimpinan Daerah di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (21/3/2012).
Pemilik kendaraan, khususnya pemilik kendaraan roda empat atau lebih, justru memperlihatkan bahwa orang itu mampu. Namun mereka juga menikmati BBM bersubsidi seperti masyarakat lainnya, khususnya masyarakat kecil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal alasan rencana dinaikkannya harga BBM, Heryawan menyebut banyak pihak yang sudah mengetahuinya. "Harga BBM di pasaran dunia sangat tunggi. Tentu bisa dibayangkan kalau subsidi BBM tidak dikurangi, subsidi akan naik 3 triliun rupiah lebih per tahun. Negara akan kesulitan kalau mensubsidi semakin besar ke masyarakat mampu," jelas Heryawan.
Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah pusat adalah dengan menggratiskan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi kendaraan umum.
"Caranya bukan tidak bayar pajak, tapi struk pembayaran pajaknya bisa ditukar seharnya pajak yang dibayarkan," tutur Heryawan.
Pemerintah daerah, sambung Heryawan, tetap harus melakukan antisipasi. Di tingkat Jabar sendiri, pihaknya membentuk tim gabungan yang terdiri dari Pemprov Jabar, Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi serta instans terkait lainnya. Tugasnya adalah mengambil langkah menyikapi rencana kenaikan harga BBM.
(orb/bbp)










































