.webp)
Tim khusus dibentuk guna mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tim gabungan ini terdiri dari Pemprov Jabar, Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi, serta instansi terkait lainnya.
"Tim gabungan dibentuk untuk menyosialisasikan (rencana kenaikan harga BBM) ini. Dalam waktu dekat tim ini mungkin sudah berjalan," ujar Kapolda Jabar Irjen Pol Putut Eko Bayuseno usai mengikuti Rakor Pimpinan Daerah di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (21/3/2012).
Salah satu langkah yang dilakukan tim gabungan adalah mengambil langkah preventif ke masyarakat. Misalnya dengan memberi pemahaman kepada masyarakat kenapa pemerintah menaikkan harga BBM yang rencananya diberlakukan April mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pihaknya juga melakukan penjagaan di sejumlah SPBU, kilang minyak serta tempat lainnya. "Kami juga melakukan penjagaan dan pengawalan (distribusi BBM)," ungkap Putut.
Sementara langkah lainnya ialah melakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar. Misalnya pelaku penimbun BBM atau barang kebutuhan pokok masyarakat yang diprediksi akan naik harganya seiring kenaikan harga BBM.
"Makanya kami mengimbau kepada masyarakat kalau ada informasi penimbunan, tolong sampaikan pada anggota kami di lapangan," imbau Putut.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah harus melakukan antisipasi dampak kenaikan tersebut.
"Kita harus antisipasi terhadap kemungkinan atau dampak yang muncul di daerah. Termasuk di antaranya harus amankan kompensasi dari pemerintah untuk masyarakat," jelasnya.
Di Jabar, sambung Heryawan, pihaknya akan melakukan terobosan jika BBM benar benar naik. "Terobosan di Jabar, kita ingin pangan terkendali. Makanya Jabar punya kebijakan di bidang pangan," tuturnya.
(orb/bbp)
