26 Ketua DPC Demokrat Jabar Minta Penjaringan Cagub Distop

Bandung - 26 Ketua DPC Demokrat se-Jabar meminta penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jabar Partai Demokrat distop. Mereka menganggap proses penjaringan yang dilakukan tidak sesuai Peraturan Organisasi (PO).

"Lebih baik distop. Ini mubazir. Kami meminta proses penjaringan itu sesuai aturan dan prosedur," kata Ketua DPC Demokrat Indramayu Sri Budi Rahardjo yang mewakili 26 DPC Demokrat di Jabar saat ditemui wartawan di rumah makan BMC, Jalan Aceh, Kota Bandung, Rabu (7/3/2012).

Saat pertemuan tadi hadir pula Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Ucu Asep Dani, dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung Toni Setiawan.

Berdasarkan PO Nomor 10/PO-02/DPP/PD/II/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lanjut Budi, pelaksanaan penjaringan Pilgub itu harus ada persetujuan dari Tim 9. Selanjutnya Tim 9 memberikan SK kepada Ketua Tim Penjaringan. Ia menjelaskan, Tim 9 untuk Pilgun itu terdiri dari 5 orang pengurus DPP dan 4 orang pengurus DPD.

"Tapi hingga kini Tim 9 itu belum dibentuk. Jadi penjaringan cagub dan cawagub Jabar yang saat ini dilakukan tidak tepat. Selain itu belum keluar SK soal penetapan Ketua Tim Penjaringan Demokrat untuk Pilgub Jabar. Anehnya, kenapa tiba-tiba ada Ketua Tim Penjaringan yang dijabat Didin Supriadin," tutur Budi.

Lebih lanjut Budi menuturkan, para pengurus DPC Demokrat se-Jabar belum berniat mengajukan aduan ke pengurus pusat. Mereka menunggu respon DPD Demokrat soal protes tersebut. Pihak DPD pun diharapkan mendegar masukan dari DPC selama ini.

"Kami menunggu respon DPD untuk menjelaskan kepada DPC. Sebab saat rencana penjaringan itu, para DPC tidak dilibatkan," tutup Budi.

(bbp/ern)