Pelimpahan Berkas Korupsi Bansos Bandung Delay

Bandung - Target Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar untuk segera melimpahkan kasus dugaan korupsi dana bansos Pemkot Bandung sebelum akhir tahun tak bisa terwujud. Sebab, pelimpahan berkas yang disebut sudah rampung 99,9 persen itu, masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal itu diungkapkan Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Fadil Zumhanna pada wartawan di Kantor Kejati Jabar Jalan LRE Martadinata, Jumat (23/12/2011).

"Kasus ini sudah 99,9 persen. Hampir selesai hanya tinggal menunggu perhitungan BPKP saja. Di internal kami ini sudah habis. Selesai semua," ujar Fadil.

Ia mengatakan, BPKP sepertinya membutuhkan energi yang cukup banyak untuk menghitung kerugian negara kasus dugaan korupsi dana bansos. "Rupanya membutuhkan energi yang cukup banyak. Tidak mudah mungkin," katanya.

Sebelumnya Fadil beberapa kali menyatakan optimis bisa melimpahkan berkas kasus ini sebelum akhir tahun. Kini Fadil mengatakan kemungkinan besar berkas baru bisa dilimpahkan pada awal tahun.

"Ya kita sih maunya turun sebelum ganti tahun. Kita tidak ingin ada tunggakan penanganan. Kita on schedule. Yang menjanjikan kan mereka. Delay-nya itu bukan dari sini," tutur Fadil.

Menurutnya, hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP sepertinya tidak akan jauh dari hitungan yang mereka dapat yaitu sekitar Rp 80 miliar. Fadil pun menyebut ada 7 berkas yang masih menunggu perhitungan dari BPKP.

Dalam kasus ini telah ditetapkan sembilan tersangka. Delapan ditangani kejaksaan, satu tersangka diambil alih Polda Jabar karena anggota polri.

(tya/ern)