Buruh Jabar Desak Pemerintah Sahkan RUU BPJS

Bandung - Sekitar seratusan buruh di Jabar menggelar demo di depan Gedung Sate, Jumat (21/10/2011). Mereka mendesak DPR RI segera sahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pedemo juga meminta kepala daerah di Jabar merekomendasi ke DPR RI agar RUU tersebut menjadi Undang-undang.

Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Edi Suherdi, mengatakan pembahasan RUU BPJS antara DPR dengan pemerintah yang diperpanjang satu kali masa sidang hingga 28 Oktober lalu, membuktikan belum seriusnya pemerintah mengesahkan RUU tersebut.

"Maka itu kami menuntut pemerintah dan DPR RI agar RUU BPJS pada 28 Oktober nanti disahkan," tegas Edi saat ditemui disela-sela aksi.

Menurut dia, undang-undang tersebut nantinya bisa mewujudkan program jaminan sosial yang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk. Sehingga para buruh bisa terlindungi apabila berkurang pendapatannya apabila sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, masuk lanjut usia, dan pensiun.

"Kami juga mendesak Gubernur Jabar, DPRD Jabar, dan kepala daerah agar mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI mengesahkan RUU BPJS menjadi undang-undang," terang Edi.

Tuntutan buruh Jabar ini yakni antara lain, BPJS I adalah BPJS ASKES yang melayani program jaminan kesehatan seluruh rakyat seumur hidup untuk semua penyakit tanpa batas biaya, BPJS II adalah BPJS Jamsostek yang melayani program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari kerja, dan pensiun wajib bagi pekerja.

Aksi para buruh ini berlangsung tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas di Jalan Diponegoro. Sedangkan ratusan aparat kepolisian menjaga dan memantau demo tersebut.

(bbn/ern)