PKS Ogah Pemilihan Kepala Daerah Ditunjuk DPRD

Bandung - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ogah pemilihan kepala daerah kembali ditunjuk oleh DPRD masing-masing. Hal itu menyusul adanya RUU pemilihan kepala daerah di mana di dalamnya diusulkan gubernur kembali dipilih langsung oleh DPRD.

"Kita tetap ingin seperti itu (dipilih langsung - red)," tegas Sekjen PKS Anis Matta saat ditemui di GOR Bandung, Jalan Pajajaran, Minggu (11/9/2011).

Menurutnya, selama ini anggaran untuk penyelenggaraan pemilu terbilang kecil jika dibandingkan dengan anggaran PNS yang menyedot hampir 60% dari APBN.

"Sebenarnya kalau dilihat anggaran pemilu kita tidak besar, yang lebih besar justru anggaran untuk PNS," cetusnya.

Namun ia tidak menutup mata jika ongkos untuk seseorang menjadi kepala daerah terhitung cukup besar. Sebab hal itu digunakan sebagai cost politik, misalnya biaya untuk pelaksanaan kampanye.

"Ongkos pilkada tidak besar, kalau ongkos calon (kepala daerah) mungkin besar," katanya.

Senada dengan Anis, Gubernur Jabar yang juga kader PKS Ahmad Heryawan juga menolak wacana pemilihan kepala daerah ditunjuk langsung DPRD. Menurutnya, pemilu yang sudah berlangsung selama ini dinilai lebih demokratis dan legitimate.

"Saya lebih setuju seperti sekarang, lebih legitimate, lebih demokratis. Lebih baik dipilih langsung masyarakat," tandas Heryawan di tempat yang sama.

(ors/avi)