Lelang via LPSE Jabar Tembus Angka Rp 3 Triliun

Bandung - Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menyatakan hingga pertengahan Agustus ini, berdasarkan pantauan data Pakar Report LPSE pagu yang dilelangkan melalui LPSE Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 3 triliun lebih dengan total paket lelang sebanyak 2.340 buah.

Dari paket tersebut sebanyak 1.399 paket telah selesai dilelang dengan pagu Rp 2 triliun dengan penawaran Rp 1,7 triliun. Sementara sisa tender dalam proses mencapai Rp 348 juta atau hanya tinggal 16,96 persen.

Menurut Ika paket lelang yang diumumkan pada bulan Juli 2011 merupakan yang terbanyak yaitu 670 paket.

"Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, paket terbanyak yang diumumkan sebanyak 203 paket, itu terjadi pada bulan Agustus," ujarnya dalam rilis yang diterima detikbandung, Senin (15/8/2011).

Melonjaknya jumlah paket yang dilelangkan disebabkan jumlah instansi yang bergabung dengan LPSE jabar semakin banyak. Selain Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat, juga ada 21 kabupaten/kota, 21 instansi vertikal, 13 perguruan tinggi, dan 3 BUMD yang juga bergabung.

"Permohonan sejumlah instansi untuk bergabung menggunakan LPSE Jabar terutama dari unit kerja instansi vertikal yang berada terus meningkat. Bimbingan teknis aplikasi juga terus meningkat," katanya.

Hal itu, menurutnya menunjukan meningkatnya kepercayaan publik dalam menggunakan LPSE sebagai media lelang.

Lebih lanjut Ika menjelaskan untuk meningkatkan pelayanan, LPSE Jabar bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meningkatkan kemampuan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan ke versi 3.2.4 sejak 4 Agustus 2011.

Tentunya terdapat beberapa penyempurnaan dan tambahan berupa Fitur Trouble Ticketing System (TTS) yang berguna menyampaikan masalah kepada helpdesk LPSE. Tambahan lainnya adalah tersedianya aplikasi Sistem Penunjukkan Langsung Kendaraan Pemerintah (SPLKP).
 
SPLKP menurut Ika dapat digunakan panitia pengadaan untuk penunjukkan langsung pengadaan kendaraan bermotor khususnya roda empat, berdasarkan e-catalog yang disediakan LKPP.

Aplikasi tersebut memudahkan panitia dan memudahkan pemantauan untuk mengetahui anggaran yang digunakan instansi pemerintah untuk pengeluaran pembelian kendaraan bermotor. Instansi yang menggunakan SPLKP mendapat bimbingan teknis LPSE Provinsi Jawa Barat.
 
Ika menegaskan seluruh layanan pada LPSE Jabar tidak dipungut biaya, baik registrasi dan verifikasi rekanan, bimbingan teknis untuk semua pengguna, maupun penggunaan Ruang Bidding.

"Hal ini perlu ditegaskan karena masih ada pertanyaan mengenai hal tersebut," imbuhnya.

Mengenai Agregasi Data Penyedia (ADP) pada LPSE, mempermudah. setiap penyedia dapat login LPSE manapun dengan menggunakan satu kode akses tanpa harus registrasi dan verifikasi di LPSE yang dituju. Sampai saat ini sudah lebih dari 80 LPSE yang ADP-nya telah aktif.
 
Untuk mengatasi kesulitan upload file penawaran, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, menyediakan jalur Virtual Private Network (VPN) di seluruh kantor OPD Jawa Barat serta 26 Kabupaten dan Kota, di samping Ruang Bidding yang disediakan di LPSE Jabar, internet publik di Dinas Kominfo, dan Ruang Bidding di empat Kantor BKPP wilayah I (Bogor), II (Purwakarta), III (Cirebon) dan IV (Garut) dengan bandwidth antara 512 kilobyte per secon (kbps) hingga 1 mega byte per second (mbps).

(ern/ern)