PPP Keukeuh Ingin Parliamentary Threshold 2,5 Persen

Bandung - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyerahkan soal batasan parliamentary threshold (PT) kepada ketua Umum yang terpilih nanti. Namun hingga saat ini PPP keukeuh menginginkan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen.

"Parliamentary threshold akan diserahkan pada ketua umum terpilih nanti. Karena persoalan itu kan persoalan yang dinamis, berkembang. Realisasinya itu tidak bisa dipatok seperti yang dikehendaki PPP sendiri," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali usai bertemu dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (27/6/2011).

Ia mengatakan, PPP sendiri berkehendak parliamentary threshold sebesar 2,5 persen. "Kalau kehendak PPP sendiri itu adalah sebesar 2,5 persen. Yang lain ada yang ingin 7 persen, ada yang 5 persen, 4 persen dan 3,5 persen," katanya.

Menurutnya pada pemilu lalu saja dengan PT 2,5 persen, ada sekitar 16 hingga 18 juta suara yang terbuang, yang tidak terakomodir di dalam parlemen. "Jadi kalau mau dihitung gampangnya, maka kalau 5 persen itu bisa 32-36 juta yang tidak terakomodir nantinya di parlemen. Lalu kalau ditambah lagi dengan golput, demokrasi kita bisa gepeng," katanya.

Suryadharma menilai untuk mengakomodir berbagai macam aspirasi masyarakat, berbagai kelompok masyarakat maka 2,5 persen itu angka yang sangat moderat.

Menurut dia hingga saat ini PT masih sangat mungkin berubah. Hal itu bisa dilihat pada perubahan UU pemilu, akan ada tarik menarik untuk menentukan parliamentary threshold.

"Misalnya PPP dan PKS dalam satu sekretariat gabungan yang sama, tapi belum tentu sama karena masing-masing partai yang ada di sekgab punya kepentingan sendiri sendiri. Namun demikian PPP berharap partai koalisi bisa menentukan bersama berapa parliamentary threshold yang ideal," pungkasnya.


(tya/ern)