.webp)
Lebih dari 100 orang hadir dalam audiensi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung. Mereka di antaranya berasal dari Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB), Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), serta perwakilan mahasiswa.
Dari DPRD hadir di antaranya Ketua Komisi D Achmad Nugraha dan dua orang lainnya. Audiensi dilakukan sekitar pukul 13.15 WIB. Sementara sebelumnya, massa sempat melakukan aksi di halaman DPRD Kota Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berbagai fakta menunjukkan bahwa berbagai program di bidang pendidikan belum memberi kontribusi signifikan pada pencapaian visi dan misi pendidikan Kota Bandung," kata Fridolin.
Dijelaskannya, beberapa hal itu di antaranya belum ada kejelasan kebijakan alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan, ketidakjelasan mekanisme penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
Yanyan Herdiyan dari Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) menyampaikan keluhannya soal gaji guru honorer. Di mana, rata-rata guru honorer hanya mendapat gaji Rp 300 ribu per bulan.
"Dari 14 ribu guru honorer, itu juga hanya 4.700 yang menerima gaji rata-rata sebesar itu," ungkapnya.
Sementara Ketua Fortusis Dwi Subawanto sempat mengungkapkan tunjangan beras bagi PNS dan guru yang tidak diterima sejak beberapa waktu lalu. Bahkan secara simbolis Dwi sempat memberikan satu kresek kecil beras kepada Ketua Komisi D Achmad Nugraha.
"Ini sebagai bentuk simbolis bantuan beras yang tersendat," tutur Dwi yang disambut tepuk tangan massa. Hingga pukul 14.00 WIB, audiensi masih berlangsung.
(ors/ern)
