MUI Jabar Bingung Banyak Pejabat Datangi Al-Zaytun

MUI Jabar Bingung Banyak Pejabat Datangi Al-Zaytun

- detikNews
Jumat, 29 Apr 2011 12:58 WIB
Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar mengaku bingung dengan keberadaan pondok pesantren al-Zaytun, Indramayu, yang diduga banyak pihak sebagai pusat gerakan NII KW 9. Sebab, banyak pejabat yang dikabarkan sering berkunjung ke pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu.

"Ini tandatanya karena banyak pejabat yang sering datang ke sana, malah pejabat-pejabat BIN (Badan Intelijen Negara) juga. Kalau pejabat banyak yang ke sana, jadi apa sebenarnya Al-Zaytun itu," tanya Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar saat dihubungi detikbandung, Jumat (29/4/2011).

Pertanyaannya, sambung Rafani, jika benar al-Zaytun markas NII KW 9, kenapa dibiarkan? "Jadi, wajar kalau masyarakat mengira NII KW 9 itu proyek pemerintah. Karena kalau benar al-Zaytun Markas NII KW 9, kenapa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah," jelasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rafani mengaku khawatir jika pemerintah sengaja memelihara NII KW 9. "Tapi ini juga baru prediksi, asumsi. Sehingga pemerintah harus bisa jawab itu," ungkapnya.

Dijelaskan Rafani, pemerintah harus menjawab pertanyaan publik soal keberadaan al-Zaytun yang diduga sebagai markas NII.

"Pemerintah harus mampu dan terbuka mengungkap, mengumumkan kepada masyarakat. Kalau al-Zaytun bukan (markas) NII KW 9, katakan bukan. Tapi kalau benar (markas NII KW 9), jelaskan sedang diapakah oleh pemerintah, apakah sedang dibina, diarahkan, atau apa," pinta Rafani.

Namun, ia belum berani memastikan kebenaran tudingan banyak pihak yang menilai al-Zaytun adalah pusat NII KW 9. "Kita masih gelap soal itu," katanya.

Khusus untuk al-Zaytun, Rafani menyatakan MUI Jabar tidak melakukan investigasi khusus. "Itu (investigasi - red) sudah dilakukan MUI pusat. Cuma tuntas atau tidak (investigasnya) saya tidak tahu," terangnya.

Rafani menambahkan, secara umum pihaknya menilai NII KW 9 hanya sebuah gerakan penipuan yang dilakukan orang-orang jahat. Makanya diperlukan ketegasan pemerintah untuk menyikapi keberadaan NII.

"Ketegasan pemerintah harus bisa mengungkap NII ini. Masyarakat juga punya tandatanya, apa betul orang ingn mendirikan negara Islam di dalam negara, tapi bertentangan dengan Islam? Jangan-jangan NII ini hanya kedok yang dimainkan orang jahat untuk melakukan penipuan," tandas Rafani.


(ors/ern)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini