Peran Perempuan di Jabar Belum Optimal

Bandung - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Prasetyani Heryawan menilai peran perempuan di Jabar masih belum teroptimalkan. Menurutnya itu dipengaruhi oleh faktor intelektualitas, manajemen, paradigma, mentalitas dan supporting system dari lingkungan yang belum maksimal.

Permasalahan yang menimpa perempuan Jabar dipaparkan Netty menyangkut banyak aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal itu diungkapkan Netty dalam acara Hari Kartini yang bertempat dan diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tema besar yang diusung pada peringatan tahun ini adalah 'Semangat RA Kartini Sebagai Inspirasi Dalam Meningkatkan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan'.

"Di bidang pendidikan, kita dihadapkan pada data bahwa perempuan Jabar yang melek huruf adalah 90,67 persen dengan rata-rata lama pendidikan 6,5 tahun atau setingkat sekolah dasar," ujar Netty dalam rilis yang diterima detikbandung, Sabtu (23/4/2011).

Ia pun menyoroti pentingnya pendidikan pada kaum perempuan dengan mengambil inspirasi dari RA Kartini. Karena dengan pendidikanlah, perempuan menjadi berdaya dan bisa memiliki sikap, tidak menjadi sub-ordinat dari keadaan yang menimpanya.

"Kebiasaan Kartini kecil yang akrab dengan buku membuat Kartini  berjuang mendobrak
kolonialisme dan feodalisme dengan pemikiran lewat tulisan atau pena," imbuhnya.

Menurutnya, sudah bukan jamannya peran perempuan hanya berkisar urusan dapur, kasur, dan sumur. Peran perempuan masa kini menurutnya harus ideologis, edukatif, estetika, sosial, reposisi.

"Ini adalah peran-peran yang bisa dipilih dengan sadar oleh perempuan. Tidak harus semua perempuan  mengambil peran formal untuk eksistensi diri," kata Netty.

Untuk itu perlu dilakukan berbagai sinergi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dari mulai individu, masyarakat, dan negara. Pada individu, perlu ditingkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi. Perlu juga ditingkatkan kesadaran dan internalisasi nilai. Social awareness dan social responsibility pada masyarakat juga ditumbuh-kembangkan untuk pemberdayaan perempuan.

"Pada tataran regulasi, negara harus membuat berbagai kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan dan perlindungan  perempuan, serta koordinasi lintas sektoral dan daerah," tandasnya.

(tya/tya)