"Harusnya pejabat itu malu. Walau itu dari alokasi dana APBD, tidak ada alasan untuk tetap menerima mobil mewah. Seharusnya pejabat pemerintah punya sikap, yaitu menolak!" ujar Koordinator BEM Jabar Ali Mahfud.
Ali menyampaikan hal tersebut saat berbincang bersama detikbandung via sambungan telepon, Kamis (7/4/2011). Ia menilai sangat tidak etis bila anggota dewan masih mementingkan kemewahan dalam mengemban tugasnya. Fasilitas serba wah yang didapat merupakan sesuatu yang tidak wajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, kondisi saat ini pemerintah sudah semestinya melihat aspirasi rakyatnya. Ketimbang menganggarkan kendaraan dinas hingga mengeluarkan uang melimpah, sambung Ali, lebih baik dana dipakai untuk kepentingan masyarakat Jabar.
"Kami sangat menyesalkan dan mendesak pejabat untuk menolaknya. Ini tidak wajar. Yang harus diprioritaskan saat ini oleh pemerintah ialah persoalan kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat Jabar. Berapa ribu warga Jabar yang tak sekolah? Uang rakyat itu malah digunakan untuk 'foya-foya'. Malu dong," kesal Ali.
(bbp/ern)










































