Fraksi Golkar DPRD Jabar Tolak Calon Dirut BJB dari Luar

Bandung - Fraksi Golkar DPRD Jabar menolak calon Dirut Bank Jabar-Banten (BJB) berasal dari orang luar. Bank daerah asal Jabar yang sudah go publik ini diharapkan dipimpin orang dalam yang sarat pengalaman. Akhir Maret ini, BJB akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Harapan kami dari Komisi C terutama dari Fraksi Partai Golkar (FPG), pimpinan atau Dirut BJB itu dari orang dalam. Maksudnya, orang-orang yang saat ini sedang berkarier di BJB. Jadi, kami menolak kalau dari orang luar," jelas Sekretaris FPG DPRD Jabar yang juga anggota Komisi C DPRD Jabar, Yoga Santosa.

Yoga mengungkapkan hal tersebut saat ditemui wartawan di kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Minggu (20/3/2011).

Penolakan itu menyeruak, sebab FPG menerima kabar ada 20 calon yang siap mengisi pucuk pimpinan BJB. Dari 20 orang itu, kata dia, hampir 60 persen dari orang luar.

"Kami mendapat informasi dari beberapa orang pemegang saham kalau calon Dirut itu ada 20 orang. Orang luar itu latar belakangnya beragam. Mulai akedemisi, profesional, ilmuwan hingga bankir," ungkap Yoga.

Meski BJB sudah go publik, katanya, namun BJB sebagai BUMD dipayungi dua undang-undang. Yakni UU No 5 tahun 1962 tentang BUMD dan UU No 40 2007 tentang
Perseroan Terbatas (PT).

"Sekarang BJB memang sudah go publik. Kalau pemilihan Dirut itu diputuskan berdasar RUPS dan merujuk pada undang-undang PT, memang sah saja. Tapi jangan lupa, BJB merupakan bank daerah yang diatur Perda, maka secara internal mesti mengacu juga ke undang-undang BUMD," jelas Yoga.

Yoga mengungkapkan desakan BJB dipimpin orang dalam juga disuarakan oleh kepala cabang BJB. Hal itu, klaimnya, berdasarkan survei Komisi C DPRD Jabar yang mendatangi kantor cabang BJB di seluruh Indonesia.

"Jadi, 100 persen kepala cabang BJB di Indonesia pingin calon Dirut dari orang dalam. Alasannya, orang dalam yang selama ini memberi andil perlu untuk jenjang karier, orang dalam juga sudah punya hubungan emosional serta memahami suasana kerja selama ini," tutur Yoga.

Yoga pesimistis kalau orang luar yang memimpin BJB nanti tidak menguasai permasalahan. "Kalau orang dalam itu sudah fasih. Sementara orang luar kan belum tahu seluk beluknya," ujarnya.

Ia mengatakan, BJB merupakan satu-satunya bank daerah di Indonesia yang sudah go publik. Total saat ini, BJB memiliki sekitar 35 kantor cabang di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menuturkan, kantor cabang BJB di Jabar tersebar di 26 kabupaten dan kota. Sementara di Banten ada 8 kantor.

"Sisanya di beberapa wilayah di Indonesia. Antara lain di Balikpapan, Batam, Jakarta, Denpasar, wilayah Jatim dan Sumut," papar Yoga.

Ia juga meminta agar para pemegang saham BJB untuk melibatkan DPRD Jabar terutama Komisi C yang membidangi perbankan dalam memutuskan siapa calon Dirut BJB.

"Sejumlah anggota DPRD Jabar kan juga pemegang saham di BJB. Tapi kami kok enggak pernah dilibatkan dalam penentuan calon Dirut BJB. Kami ingin transparan juga soal calon Dirut BJB ini agar diketahui publik, karena BJB ini milik warga Jabar," tuntut Yoga.

(bbp/ern)