Gaji Telat, Jaminan Kesehatan Karyawan PT DI pun Distop

Bandung - Tak hanya pembayaran gaji yang kerap terlambat, karyawan PT Dirgantara Indonesia juga kini tak bisa lagi mendapatkan pelayanan kesehatan di sejumlah RS di Bandung. Akibatnya, karyawan harus menanggung sendiri biaya pengobatan karyawan dan keluarganya yang sakit.

"Sejak krisis keuangan terjadi, tak hanya gaji yang telat. Jaminan kesehatan di RS sejak September juga tidak bisa dimanfaatkan. RS yang biasanya mau menerima karyawan, kini menolak. Kalau mau tetap dirawat, maka harus menggunakan biaya sendiri," ujar Haribes, Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (Spedi) dalam jumpa pers di Garasi Detikbandung, Jalan Lombok 33, Kamis (10/2/2011).

Rumah sakit yang kini menghentikan layanan kesehatan untuk karyawan PT DI di antaranya, yaitu RS Hasan Sadikin Bandung. Haribes khawatir dengan kondisi seperti itu, akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja.

"Karyawan jadi tidak tenang. Mereka terpaksa mencari pinjaman untuk biaya rumah sakit. Bahkan ada karyawan yang harus menjual barang untuk menutupi biaya seperti itu," katanya.

Ia pun meminta perusahaan dapat kembali memberikan jaminan layanan kesehatan untuk para karyawan. Selain juga meminta pembayaran gaji sebagai hal normatif dapat diberikan tepat waktu.

"Untuk layanan kesehatan, minimal di RSHS lah. Karena semua penyakit bisa disitu," katanya.

Gabungan serikat pekerja pun memberikan tenggang waktu pada perusahaan untuk membayarkan sisa kekurangan gaji dan mengembalikan jaminan layanan kesehatan
karyawan paling lambat 11 Februari 2011.

"Kami mengerti kesulitan yang dialami perusahaan saat ini. Namun yang kami minta adalah kebutuhan dasar kami yang tidak bisa ditunda. Karena itu kami berharap adanya pertemuan dengan Direksi untuk kepastian penyelesaian masalah gaji dan jaminan layanan kesehatan," katanya.

Meski begitu, jika permintaan mereka tak diberikan oleh perusahaan, gabungan serikat pekerja menyatakan tak akan melakukan aksi dengan turun ke jalan.

"Kami tak akan melakukan aksi seperti serikat pekerja yang dulu. Yang akan kami lakukan adalah pendekatan politis dan negosiasi. Lagipula kami tidak mau memperburuk citra," katanya.

(tya/ern)