Heryawan Minta Pelayanan Publik di Subang Harus Terus Berjalan

Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan enggan mengomentari lebih jauh soal rencana mogok kerja 14 ribu PNS Pemkab Subang. Namun, ia menegaskan pelayanan publik di Subang jangan sampai terganggu.

"Pelayanan publik harus terus berjalan," kata Heryawan usai menghadiri 'Ekspos Tentang Pelanggaran Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural atau Tindak Pidana Kehutanan', di Gedung Bappeda Jabar, Jalan Ir H Djuanda, Selasa (14/12/2010).

Menurutnya, apapun yang terjadi di Subang seharusnya tidak mengganggu pelayanan publik. Terlebih, PNS punya kewajiban untuk melayani masyarakat. "Tentu PNS punya kewajiban untuk melayani publik. Tidak boleh sedikitpun ada stagnasi, apapun yang terjadi," tegasnya.

Namun, Heryawan enggan membicarakan sanksi jika PNS Subang benar-benar melakukan mogok kerja. Ia hanya berharap semua akan berjalan lancar dan baik-baik saja. "Saya tidak berharap ada sanksi yang terjadi. Harapan saya pokoknya semua berjalan dengan baik, lancar-lancar saja," jelasnya.

Sementara Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto mengatakan tidak akan melakukan pengamanan khusus jika ada aksi di Kejati Jabar saat Bupati Subang Eep Hidayat kembali diperiksa.

"Tentu pengamanan harus disiapkan, tapi sesuai prosedur saja. Tugas polisi kan mengamankan," katanya.

14 ribu PNS Pemkab Subang berencana menggelar aksi mogok kerja sebagai dukungan pada Bupati Subang yang diduga terlibat kasus korupsi upah pungut periode 2005-2008. Selain mogok kerja, rencananya PNS akan melakukan aksi di Kejati Jabar jika Eep Hidayat kembali diperiksa.

(ors/ern)