"Dari semua daerah yang sudah kami kunjungi, kesimpulannya lebih baik pemilihan gubernur diserahkan langsung ke masyarakat," kata Ela usai melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Rabu (3/11/2010).
Alasan yang dikemukakan masyarakat, sambung dia, seorang kepala daerah harus benar-benar diketahui publik. Jika ditunjuk oleh DPRD, masyarakat terkesan hanya tahu jadi siapa pemimpin daerahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Ela, kedudukan gubernur merupakan jembatan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sementara, stakeholder-nya adalah masyarakat itu sendiri.
"Gubernur adalah orang pusat yang ada di daerah dan stakeholdernya masyarakat provinsi itu sendiri. Rata-rata sosok gubernur adalah tumpuan dan harapan masyarakat sebagai jembatan kebijakan yang turun dari pusat. Kan kebijakan pusat ke daerah pasti lewat gubernur dulu," ujarnya.
Ela berharap, antara gubernur dan kepala daerah saling melengkapi satu sama lain dan menjalin komunikasi serta koordinasi yang baik. Sehingga, kebijakan apapun bisa sampai dan dinikmati masyarakat.
"Harapan kami tetap ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara gubernur dan kepala daerah, dalam ini bupati dan wali kota. Satu provinsi itu kan satu kesatuan. Jangan paaing-aing (sendiri-sendiri - red)," tegasnya.
(ors/ern)










































