"Sepengatahuan saya anggaran kartu lebaran tak pernah dibahas di anggaran oleh gubernur di hadapan dewan. Tetapi mungkin anggaran tersebut dibahasnya di komisi," kata Dony saat dihubungi wartawan melalui ponselnya, Rabu (25/8/2010).
Dony menambahkan, pengiriman kartu lebaran tersebut merupakan hal wajar jika sejak awal sudah dianggarkan. Ia pun menilai kartu lebaran yang kabarnya akan dikirim ke sejumlah pejabat pemerintahan yang berdomisili di Jawa Barat itu ada kaitannya dengan unsur politis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya pada kartu lebaran itu menampilkan foto gubernur dan wakilnya. Jika hanya gubernur saja, jelas terlihat politis Jelas sangat terlihat politis seperti untuk popularitas," terang Dony.
(bbp/tya)











































