Hasil Audit BPK 2010, Gubernur Berharap Dapat Opini WTP

Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar tahun anggaran 2010 nanti bisa dapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu diungkapkan Heryawan karena sebelumnya, LKPD Pemprov Jabar tahun anggaran 2009, dinyatakan Wajar Dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Untuk tahun depan, kita menargetkan mendapat penilaian WTP dari BPK," ujar Heryawan kepada wartawan, usai Peringatan HUT RI ke 65 di Lapangan Gasibu, Selasa (17/8/2010).

BPK pun meminta Pemprov Jabar memperbaiki laporan keuangannya agar tahun depan mendapat opini WTP. Untuk itu, Pemprov akan melakukan advokasi dan intervensi terhadap sejumlah kota serta kabupaten di Jabar yang diharapkan dapat mendorong Pemprov mendapat opini WTP.

"Kita akan advokasi dan intervensi sejumlah daerah di Jabar. Sehingga mudah-mudahan tahun depan banyak kota dan kabupaten yang mendapat WTP," jelasnya.

Heryawan mengungkapkan, pada tahun 2007 misalnya, Kota Banjar pernah mendapat penilaian WTP dari BPK. Namun pada tahun-tahun selanjutnya justru mendapat penilaian WDP atau turun dari penilaian pada 2007.

"Nah ini kenapa? Padahal pada tahun 2007, kita ada satu kota yang mendapat WTP yaitu Kota Banjar. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa jadi lebih baik," katanya.

Dalam berita sebelumnya disebutkan, hal-hal yang membuat Pemprov mendapat opini WDP yakni sebanyak 140 rekening pada 23 SKPD dengan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp 4,20 miliar belum dilaporkan sehingga berpotensi hilang dan disalahgunakan.

Lalu pemberian hibah aset kepada masyarakat sebesar Rp 154,40 miliar belum didukung surat keputusan gubernur sehingga masih tercatat dalam administrasi dan pembukuan. (ors/tya)