BPK Disclaimer Laporan Keuangan Kota Bandung 2009

Bandung - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer atau menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bandung menjadi satu-satunya daerah yang diberikan opini tersebut. Sementara 7 kabupaten dan kota lainnya yang telah diaudit BPK mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal itu diungkapkan Kasubag Hukum dan Humas BPK Jabar Nurina Hijiani saat ditemui wartawan usai acara Penandatanganan dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2009 oleh BPK RI kepada DPRD dan Bupati Walikota pada 8 Pemda Kabupaten Kota di Kantor BPK Jabar Jalan Surapati, Jumat (13/8/2010).

Dari 8 daerah yang diperiksa, 7 LKPD mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 1 mendapat opnini menolak memberikan opini.

"Yang dsickaimer itu Kota Bandung. Sementara yang WDP, yaitu Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kab Karawang," ujar Nurina.

Nurina menjelaskan, hal-hal yang membuat BPK memberikan opini disclaimer antara lain karena penyajian atau pengungkapan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah di atas 20 persen tidak disajikan dengan metoda equitas sebagaimana dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan.

Lalu, penyajian dan pengungkapan dana bergulir pada masyarakat tidak disajikan sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dinyatakan dalan standar akuntasi pemerintahan.

"Selain itu, penyajian aset juga tidak didukung rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Jika pun data inventaris dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid. Karena mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatan," jelasnya.

Sementara itu sebelumnya saat diserahkan hasil pemeriksaan BPK di Kantor BPK, Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Ketua DPRD KOta Bandung Erwan Setiawan belum mengetahui opini yang diberikan BPK karena belum membuka hasil audit. Mereka hanya mengetahui bahwa dari 8 daerah yang diberikan opini hari ini, ada 1 yang mendapat opnini disclaimer.

Saat diminta komentarnya usai diberikan hasil laporan, Dada pun berharap Kota Bandung bukan yang mendapat opini disclaimer.

"Mudah-mudahan yang baik, bukan yang disclaimer," ujar Dada saat ditanya bagaimana dugaannya atas hasil audit BPK.

Dalam acara tersebut hadir pula Kepala BPK RI Wilayah Jabar yang baru Slamet Kurniawan dan juga dihadiri oleh Auditor Utama KN V BPK RI Achmad Sjakir Amir.
(tya/ern)