.webp)
"Kami belum bisa memberikan pandangan karena pemkot belum memberikan LHP BPK," ujar Haru Suandaru anggota Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Aceh, Senin (12/7/2010).
Hal yang sama dikemukakan Rieke Suryaningsih dari PDIP yang tak bisa memberikan pandangan umum dan meminta Pemkot Bandung untuk memberikan penjelasan.
"Sejauh mana hasil pemeriksaan BPK terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kami belum menerimanya," kata Rieke.
Dalam sidang paripurna tersebut juga ada beberapa hal yang dipertanyakan diantaranya realisasi penyerapan dana, pajak hiburan yang belum mencapai target dan penggunaan sisa lebih atau silva.
Pimpinan DPRD Kota bandung Erwan Setiawan pun memberikan kesempatan pada Pemkot Bandung untuk memberikan jawaban pada rapat paripurna yang akan digelar Kamis (15/7/2010).
"Berdasarkan hasil sidang paripurna, maka jawaban dari eksekutif akan dibahas hari Kamis (15/7/2010)," ucap Erwan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda menuturkan pertanyaan yang disampaikan dalam rapat paripurna hari ini akan dijawab pada Kamis esok. Sementara untuk LHP BPK yang juga diminta DPRD, Ayi mengaku Pemkot Bandung pun hingga kini belum menerimanya dari BPK.
"Kita memang belum menerimanya. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya LHP itu diserahkan serentak di tingkat provinsi. Waktu penyerahannya terserah BPK, kita hanya menerima saja. Pada prinsipnya semua penilaian tergantung audit yang dilakukan BPK," ujar Ayi kepada wartawan saat ditemui usai rapat paripurna.
(tya/ern)
