.webp)
Hal itu diungkapkan Guru Besar Hukum Tata Negara Spesialisasi Hukum Konstitusi UPI Astim Riyanto, di Grha Kompas, Jalan RE Martadinata, Senin (3/5/2010).
"Perppu PTN BHMN ini baru wacana dari 7 PTN BHMN. Baru gagasan, belum tentu diterima," ujar Astim yang hadir mewakili Rektor UPI dalam acara Diskusi Publik.
Dituturkan Astim, 7 perguruan tinggi tersebut memiliki tanggungjawab moral untuk memberi masukan kepada Mendiknas akibat dibatalkannya UU BHP oleh MK. Beberapa diantara 7 PTN BHMN tersebut yaitu ITB, UPI, UI, IPB, dan UGM.
"Kita harus bertanggung jawab, masa diam saja. Kita berjuang lah, salah kalau kita diam. Kita harus memberi masukan," paparnya.
Namun menurutnya, usulan Perppu PTN BHMN ini bukanlah untuk mengisi kekosongan UU semata. Namun sebagai payung hukum yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi, apalagi di tingkat internasional.
"Bukan untuk mengisi kekosongan, hanya untuk memperkuat saja. Kita ada di negara hukum. Sehingga perlu payung hukum untuk mengimbangi UU yang lain. Untuk berlalulintas hukum di tingkat otonomi yang luas hal itu dibutuhkan. Apalagi kita diamanati untuk unggul di level internasional. Kita kan ingin safety. Untuk pengembangan internasional kan membutuhkan energi yang besar. Jadi sitilahnya, kita punya payung saat hujan," jelasnya.
Ditemui di tempat yang sama, Rektor ITB Akhmaloka berharap Perppu yang akan dibahas malam ini dapat menjadi masukan agar perguruan tinggi diberikan otonomi untuk mengatur pengelolaan perguruan tingginya sendiri.
"Kami berharap adanya fleksibilitas untuk perguruan tinggi," tutur Akhmaloka.
Keleluasaan mengatur perguruan tinggi sendiri menurut Akhmaloka dibutuhkan untuk mencapai misi perguruan tinggi. Yaitu untuk menghasilkan lulusan atau SDM yang berkualitas, dan menciptakan ilmu baru dengan penelitian.
"Harapan ITB sederhana, kalau kita bisa menjalankan ITB dengan lebih baik ya itu yang kita harapkan. Artinya, bagaimana menjalankan perguruan tinggi untuk mencapai misi kami untuk menaikkan martabat bangsa," katanya, yang juga akan mengikuti pertemuan di IPB Bogor itu.
(tya/ern)
