Wagub Nilai Menhut Tidak Tegas

Bandung - Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf menilai Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan tidak tegas dalam memutuskan polemik pembangunan Kawasan Wisata Tangkuban Perahu oleh PT GRPP.

Diakui wagub, saat ini Pemprov Jabar pun masih menunggu keputusan dari Kementerian Kehutanan.

"Ya, saya belum dapat update terbaru. Tapi yang saya perhatikan, kelihatannya Pak Menteri belum tegas dalam memberikan sikap pada pengelola atau belum tegas menerima aspirasi warga Jabar," ujar Dede saat ditemui di Gedung Sate, Rabu (28/4/2010).

Dede mengatakan, bagaimanapun kewenangan pengelolaan kawasan wisata Tangkuban Perahu ada di Departemen Kehutanan.

"Tapi kan Dephut bisa saja meninjaunya, tetapi tetap membutuhkan sikap tegas dari kementerian. Boleh atau tidaknya, ada di tangan kementerian. Posisi kita saat ini memperjuangkan hak-hak Jabar," ujar Dede.

Ketika ditanya apakah Pemprov mendesak kementerian untuk segara ambil keputusan, Dede menyatakan iya. "Sudah kita lakukan berkali-kali, kapan keputusannya bagaimanapun kami masih menunggu sikap kementerian. Kita berharap menteri tegaslah," pungkas Dede.

Kisruh pengelolaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu bermula dengan terbitnya SK Menhut pada Mei 2009 yang mengizinkan pengelolaan Tangkuban Parahu oleh PT GRPP tanpa rekomendasi Pemprov Jabar. SK Menhut ini banyak penolakan dari berbagai kalangan.

Akhirnya Pemprov Jabar pada 6 Oktober lalu mengeluarkan SK Gubernur yang berisi penghentian sementara pembangunan fisik oleh PT GRPP, yang berbuntut penyegelan proyek di Tangkuban Parahu.

(ema/lom)