Apalagi Kemendagri juga telah memberikan untuk mengubah BUMD Layanan Publik yang selama ini berbentuk PD untuk menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). PD yang dimiliki Kota Bandung yaitu PD Kebersihan, PD Pasar, PDAM Tirtawening, dan BPR KS.
"Ketika PD menjadi BLUD, maka mereka tidak usah perlu memikirkan profit, melainkan fokus pada peningkatan pelayanan pada masyarakat," ujar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Rabu (15/4/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Justru PD Kebersihan disebut Eko seringkali mengalami defisit. Sehingga setiap tahun PD Kebersihan selalu mendapat bantuan berupa penyertaan modal dari APBD tapi pendapatannya jauh dari angka kebutuhan operasional.
"Mereka punya pendapatan Rp 2 miliar, sementara mereka butuh dana untuk operasional hingga Rp 30 miliar. Selama ini, retribusi sampah yang mereka (PD Pasar-red) tarik belum bisa mencukupi biaya operasional," terangnya.
Sementara 3 PD lainnya dinilai Eko memiliki potensi untuk berkembang dan mandiri dengan tidak terus menerus membebani APBD untuk memberikan bantuan.
Namun untuk memastikan kemandirian BUMD yang ada, Komisi B berencana memanggil Kepala BUMD tersebut pada Mei mendatang.
(tya/ema)











































