Pemprov Ogah Negosiasi dengan Penggugat

Bandung - Penggugat sengketa lahan Gasibu menunggu niatan baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk duduk bersama dalam penyelesaian sengketa. Namun Pemprov secara tegas menolak negosiasi dengan penggugat sengketa lahan Gasibu.

"Jaminannya apa? Di satu pihak kita (tergugat-red) harus mengganti rugi atau memberikan uang kepada yang tidak berhak. Enggak ada jalan negosiasi," tegas Kepala Biro Bantuan Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Ruddy Gandakusuma, di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (22/3/2010).

Ia mengatakan, penyelesaian ganti rugi jelas akan menggunakan uang milik negara. Jika langkah tersebut ditempuh pihak tergugat, kata Ruddy, maka sangat berisiko.

"Kita enggak mau ditimpa masalah lagi. Risiko hukumnya terlalu berat," ujarnya.

Alasan lainnya, pihak tergugat telah menemukan adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan penggugat dalam pemenangan perkara sengketa lahan Gasibu sampai di tingkat upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK).

"Indikasinya kuat. Ada dugaan memberikan keterangan palsu dalam bukti yang digunakan dalam permohonan PK," jelas Ruddy.

(ahy/bbp)