Wagub Minta BUMD Jabar Transparan

Bandung - Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengimbau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat lebih transparan dalam pengeluaran Corporate Social Responsibility (CSR), yang diketahui selama ini tidak terbuka dalam pengelolaannya.

Hal itu dikatakan Dede seusai mengikuti Rapat Paripurna Panitia Khusus (Pansus) Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat, di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (19/3/2010).

"Transparan saja, tidak perlu disusun kebutuhan per tahunnya berapa, tapi transparan dalam pengeluaran," kata Wagub.

Dalam laporan kerjanya, Ketua Pansus Achdar Sudrajat menyebutkan terdapat ketidak terbukaan di dalam manajemen salah satu BUMD, Bank Jabar-Banten,  terkait penggunaan dana CSR.

"Manajemen BJB harus melaksanakan secara keonsekuen dengan kriteria yang pasti dan terukur serta dilakukan dengan prinsip-prinsip menjunjung keadilan dan transparansi," kata Achdar dalam penyampaian laporan Pansus.

Selain itu, dalam laporan itu manajemen Bank Jabar Banten dituntut untuk menghentikan gratifikasi yang melilit instansi bank. "Pihak manajemen BJB harus menghindari segala bentuk gratifikasi," ujarnya.

Di tempat sama, Dede yusuf menyampaikan hal senada, "Tidak boleh, praktik gratifikasi apapun itu," tegas Dede.

Dalam laporannya, Pansus Kinerja BUMD Jabar menelurkan 17 rekomendasi yang diharapkan dapat mendorong kinerja badan usaha milik pemerintah provinsi agar dapat bekerja lebih baik lagi.

Beberapa rekomendasi itu antara lain, menutup BUMD yang bermasalah, BUMD harus segera membenahi kesalahan-kesalahan masa lalu atas permasalahan administrasi keuangan dan perusahaan, dan restrukturisasi jajaan direksi yang ada di tujuh BUMD pemerintah.

Terkait dengan permasalahan hukum, Pansus merekomendasikan kepada lembaga berwenang untuk menindaklanjuti hasil kerja tim Pansus tersebut.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kantor Jawa Barat, Gunawan Sidauruk, sebelumnya mensinyalir tujuh BUMD yang ada di Jabar terindikasi bermasalah.

BPK, katanya, baru memeriksa empat BUMD yang ada, yaitu, Perusahanan Daerah Jasa dan Pariwisata (PD Jawi), PT Agronesia, PT Jasa Sarana Jabar, dan Bank Jabar Banten (BJB). "Yang lainnya belum kami periksa," kata Gunanawan.

Gunawan mengatakan, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap empat badan usaha banyak didapati ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. "Hampir semuanya, khususnya PD Jawi dan PT Agronesia, sangat banyak bahkan ada indikasi kerugian daerah yang disebabkan kealpaan yang dilakukan oleh unsur manajemen," jelas Gunawan.

Meski pihaknya baru memeriksa empat dari tujuh badan usaha yang ada, Gunawam memperkirakan permasalahan yang menimpa empat badan usaha juga dimungkinkan menimpa tiga badan usaha lainnya. "Pasti ditemukan masalah jika kami lakukan pemeriksaan," jelasnya.

(ahy/avi)