.webp)
Hal tersebut dikatakan Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo seusai menerima kunjungan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Markas Kodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Rabu (10/3/2010).
"Melihat kondisi di sini terbatas lahannya, alrernatif yang paling memungkinkan adalah rumah dinas susun," kata Edhie.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu baru memfasilitasi sekitar sini," kata Edhie.
Mengenai lokasi yang diusulkan untuk dijadikan rusun, ia menjamin tanah di lokasi tersebut tidak bersengketa. "Tanah milik TNI yang sudah matang, bersertifikat, dan tidak menjadikan masalah," jelas jenderal bintang dua ini.
Selain itu, lokasi rusun diharapkan tidak jauh dari lokasi perkantoran Kodam. Sehingga prajurit bisa menjangkau tempat kerjanya dengan mudah serta dan efesiensi biaya.
"Kalau ada sisa uang yang didapat bisa dipakai mencicil tanah. Supaya pada saatnya nanti tidak terjadi seperti yang sekarang terjadi," terang mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus ini.
Dari 29 ribu lebih prajurit aktif Kodam III Siliwangi, hanya 20 persen saja prajurit yang menempati rumah dinas yang berjumlah 11 ribu.
Anggota Komis I DPR RI Enngartiasto Lukita mengatakan, pihaknya menemukan aset negara berupa rumah susun bernilai Rp 2 triliun yang mubazir tak terpakai. Aset tersebut, katanya, tersebar di beberapa daerah.
Tidak terpakainya rusun yang merupakan proyek Departemen Pekerjaan Umum itu karena kurangnya infrastruktur yang disediakan. Misalnya ketiadaan air dan juga sarana untuk menuju ke rusun tersebut.
"Nanti akan kita minta lengkapi dan serahkan ke TNI yang kiranya dekat dengan wilayah TNI yang ada di sekitarnya. Daripada itu menganggur," jelasnya.
(ahy/bbn)
