Warga KPAD Gerlong Tolak Penertiban Rumah Dinas

Bandung - Ratusan warga penghuni perumahan negara sekaligus warga yang tinggal di kompleks perumahan tentara di wilayah Kodam III Siliwangi, rela kehujanan untuk menolak penertiban aset Kodam di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Geger Kalong, Bandung.

Pantauan detikbandung, warga yang berkumpul tersebut mengadakan gelaran dengar pendapat terkait penolakan warga terhadap penertiban di kawasan tersebut. Sebagian mereka adalah orang-orang tua yang merupakan purnawirawan tentara.

"Bukan hanya warga KPAD saja tapi warga yang menghuni rumah negara di Jabodetabek," kata Staf Humas Forum Komunikasi Pengurusan Perumahan Negara Bambang Darmawan, saat ditemui wartawan di lokasi pertemuan, Jalan Pa Gatot, KPAD Geger Kalong, Sabtu (13/2/2010).

Ia menyebutkan, beberapa warga yang tinggal di kompleks tentara yang hadir antara lain dari komplek tentara di Geger Kalong, Jalan Aceh, Jalan Panorama, Jalan Tongkeng Bandung, dan Jalan Saptamarga Tasikmalaya.

Di lokasi pertemuan, beberapa spanduk terkait penolakan penertiban dibentangkan. "Mengapa takut kehilangan aset negara??? Kalau mekanismenya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan!!!" adalah bunyi tulisan yang tertera di spanduk yang dibentangkan di lokasi pertemuan.

Pertemuan rencananya akan dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 1 Hayono Isman untuk mendengarkan keluhan warga KPAD terkait penertiban aset negara tersebut. Selain itu, warga akan menyampaikan Deklarasi Geger Kalong yang berisi penolakan penertiban.

Sebelumnya diberitakan, Komando Daerah Militer III Siliwangi terus melakukan penertiban rumah dinas TNI yang ada di wilayah Jawa Barat-Banten. Salah satunya adalah Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) di Geger Kalong, Kota Bandung. Meski beberapa kali dilayangkan surat penertiban, warga masih enggan untuk pindah.
(ahy/dip)